UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG

PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu

adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar

1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN

BAB I

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha esa.

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri.

Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang

apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang,sebagaimana tersebut dalam

Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada

Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang

suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan,sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteriisteri

dan anak-anak mereka;

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak

mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang

suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat

menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurangkurangnya

2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian

dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu)

tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan

tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup

diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan

kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk

menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau

keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama

mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3)

dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan

pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah

lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak

menentukan lain.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun

dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada

Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak

wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut

dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan

dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal

6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara

seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

c. berhubungan semenda, yaitu mertua,anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;

d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman

susuan;

e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal

seorang suami beristeri lebih dari seorang;

f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang

kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam

hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk

kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi,sepanjang hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

(1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan

Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tatacara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk

melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas

dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan

pihak-pihak yang berkepentingan.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

(2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya

perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan,

sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon

mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut

dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak

dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak

mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila

ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12

Undang-undang ini tidak dipenuhi.

(2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih

lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana

perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat

perkawinan.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan pencegahan

perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali

permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu

melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7

ayat (1), Pasal 8,Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada

pencegahan perkawinan.

Pasal 21

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada

larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan

perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari

penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan

di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan

berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan

penolakan tersebut di atas.

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan

ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar

supaya perkawinan dilangsungkan.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan

tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang

maksud mereka.

BAB IV

BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan,apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk

melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;

b. Suami atau isteri;

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang

mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi

hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak

dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru

dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana

perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak

berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua)

orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan

lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini

gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan

akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan

perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila

perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila

pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau

isteri.

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan

dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan

tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya

gugur.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

Pasal 28

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan

hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama,

bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih

dahulu;

c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka

memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan

mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan

bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat

perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga

tersangkut.

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama

dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari

kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak

ketiga.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi

dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami

isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir

bathin yang satu kepada yang lain.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah

tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumahtangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan

kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masingmasing

sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing

sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah

pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya

untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masingmasing.

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

a. kematian,

b. perceraian dan

c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak

akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

(3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan

tersendiri.

Pasal 40

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan

perundangan tersendiri.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sematamata

berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan

anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang

diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban

tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan

dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan

ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Pasal 44

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia

dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan

tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang

berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin

atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua

orang tua putus.

Pasal 46

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan

keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak

dicabut dari kekuasaannya.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar

Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang

dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan

perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak

atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak

dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang

berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b. la berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk

memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI

PERWALIAN

Pasal 50

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di

bawah kekuasaan wali.

(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia

meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah

dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaikbaiknya,

dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada

waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak

atau anak-anak itu.

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya

serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal48 Undang-undang ini.

Pasal 53

(1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undangundang

ini.

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,

oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya,

atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan

dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama

Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55

(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

(2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat

mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan

yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat

kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta

kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

(1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia

atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana

dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan

bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti

perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal

mereka.

Bagian Ketiga

Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara

dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan

kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat

memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan

kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang

kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan

menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum

perdata.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang

Perkawinan ini.

Pasal 60

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat

perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah

dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1)telah dipenuhi dan karena

itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka

yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat

perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas

permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara

serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat

keterangan itu beralasan atau tidak.

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu

menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika

perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu

diberikan.

Pasal 61

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

(2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu

kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti

keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan

hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa

keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman

kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undangundang

ini.

Bagian Keempat

Pengadilan

Pasal 63

(1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

(2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi

sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah

sah.

Pasal 65

(1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun

berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan

berikut:

a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;

b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah

ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;

c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak

perkawinannya masing-masing.

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undangundang

ini tidak menentukan lain, maka berlakulahketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas

Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan

Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan

Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturanperaturan

lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini,

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya

secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 2 Januari 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 2 Januari 1974

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUDHARMONO, SH

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

MAYOR JENDERAL TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG

PERKAWINAN

UMUM

1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang

Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan

hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai

golongan dalam masyarakat kita.

2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan

berbagai daerah seperti berikut:

a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang

telah diresiplir dalam Hukum Adat;

b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;

c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie

Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);

d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku

ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit

perubahan;

e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan

Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;

f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang

disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka

Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung

dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula

menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang

Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum

Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

4. Dalam Undang-undang ini ditentukan Prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkayanan

dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan

perkembangan dan tuntutan zaman.

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang ini adalah sebagai

berikut:

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu

suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan

materiil.

b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan

disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangundangan

yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan

pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya

kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akta resmi

yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang

bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya,

seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan

seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh

pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai

persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak

jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan

mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di

bawah umur.

Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan.

Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin,

mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur

yang lebih tinggi.

Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin

baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16

(enam belas) tahun bagi wanita.

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan

sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya

perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta

harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik

dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga

dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan

bersama oleh suami-isteri.

5. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang

berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang

dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.

Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan

sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan

Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan

agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur

bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat

hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan

pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua.

Pasal 2

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk

ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu

sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 3

(1) Undang-undang ini menganut asas monogami.

(2) Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4

dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan

dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4

Cukup jelas.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

(1) Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk

keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka

perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan

tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ketentuan dalam pasal ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut

ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) Undang-undang ini.

(2) Cukup jelas.

(3) Cukup jelas.

(4) Cukup jelas.

(5) Cukup jelas.

(6) Cukup jelas.

Pasal 7

(1) Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur

untuk perkawinan.

(2) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang

pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen

(S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

(3) Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga

yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benarbenar

dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami

maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22

Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 13

Cukup jelas

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut

ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk tak"lik - talak.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masingmasing.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukumhukum

lainnya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

(1) Cukup jelas.

(2) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain

sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa

izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar

kemauannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih

berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan terhadap pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

(3) Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan"kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3019

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG

PERKAWINAN

UMUM

6. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang

Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan

hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai

golongan dalam masyarakat kita.

7. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan

berbagai daerah seperti berikut:

a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang

telah diresiplir dalam Hukum Adat;

b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;

c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie

Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);

d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku

ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit

perubahan;

e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan

Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;

f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang

disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

8. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka

Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung

dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula

menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang

Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum

Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

9. Dalam Undang-undang ini ditentukan Prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkayanan

dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan

perkembangan dan tuntutan zaman.

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang ini adalah sebagai

berikut:

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu

suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan

materiil.

b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan

disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangundangan

yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan

pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya

kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akta resmi

yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang

bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya,

seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan

seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh

pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai

persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak

jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan

mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di

bawah umur.

Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan.

Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin,

mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur

yang lebih tinggi.

Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin

baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16

(enam belas) tahun bagi wanita.

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan

sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya

perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta

harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik

dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga

dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan

bersama oleh suami-isteri.

10. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang

berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang

dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.

Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan

sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan

Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan

agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur

bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat

hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan

pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua.

Pasal 2

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk

ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu

sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 3

(3) Undang-undang ini menganut asas monogami.

(4) Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4

dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan

dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4

Cukup jelas.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

(7) Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk

keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka

perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan

tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ketentuan dalam pasal ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut

ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) Undang-undang ini.

(8) Cukup jelas.

(9) Cukup jelas.

(10) Cukup jelas.

(11) Cukup jelas.

(12) Cukup jelas.

Pasal 7

(4) Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur

untuk perkawinan.

(5) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang

pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen

(S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

(6) Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga

yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benarbenar

dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami

maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22

Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 13

Cukup jelas

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut

ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk tak"lik - talak.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masingmasing.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukumhukum

lainnya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

(4) Cukup jelas.

(5) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain

sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa

izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar

kemauannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih

berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan terhadap pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

(6) Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan"kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3019